Pemkab Indramayu Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

DISKOMINFO INDRAMAYU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu mengikuti kegiatan rapat koordinasi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dalam rangka pengendalian inflasi daerah.

Bertempat di Indramayu Command Center (ICC), Selasa (24/1/2025), rapat yang berlangsung secara daring tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang turut diikuti Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Rinto Waluyo.

Tampak hadir mendampingi, Kepala Badan Keuangan Daerah Woni Dwinanto, Kepala Dinas Sosial Sri Wulaningsih, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Asep Abdul Mukti, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Muhammad Iqbal, Plh. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Didda Kuswibawa, Inspektur Pembantu Wilayah II Ermasyanto, serta tamu undangan lainnya.

Dalam paparannya Menteri Tito menyampaikan, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 cukup baik mencapai angka 5,72% dan angka inflasi masih relatif terkendali, di mana pada Desember 2022 berada di angka 5,51%.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik dan tergolong tinggi serta untuk angka inflasi masih relatif terkendali,” ujarnya.

Dirinya menambahkan agar survei untuk inflasi nasional jika memungkinkan untuk ditambah, tidak hanya pada 100 kota saja. Walaupun 100 kota tersebut cukup representatif mewakili nasional namun masih kesulitan untuk melihat peta dalam cakupan provinsi.

“Dalam rakornas 2 minggu lalu, saya meminta kalau bisa kota yang disurvey untuk angka inflasi ditambah tidak hanya 100 saja,” tambahnya.

Menteri Tito juga berpesan agar daerah baik itu provinsi hingga kabupaten/kota untuk terus senantiasa melakukan langkah-langkah intervensi dalam menekan angka inflasi.

“Dari hasil evaluasi yang dilakukan, ada penurunan dalam melakukan intervensi terhadap inflasi yang dilakukan oleh daerah, sehingga perlu ditingkatkan kembali sejalan,” pesannya.

Selain itu, Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia M. Habibullah mengatakan, rakor pengendalian inflasi yang dilaksanakan memberikan dampak yang luar biasa. Hal tersebut ditunjukan dengan terkendalinya angka inflasi di Indonesia di tengah inflasi yang tidak terkendali di berbagai negara lainnya.

“Keterlibatan berbagai _stakeholder_ termasuk dari daerah memiliki dampak yang siginifikan dalam mengendalikan inflasi,” imbuhnya.

Disampaikan Habibullah, potensi inflasi awal tahun umumnya dipicu oleh pola penurunan produksi dan masa tanam pada beberapa komoditas bahan pangan. Sehingga terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai pada awal tahun supaya inflasi tidak mengalami kenaikan salah satunya pada kelompok administered price yang penetapan tarifnya mulai berlaku seperti cukai rokok.

Sementara itu, Sekda Indramayu Rinto Waluyo menjelaskan, pihak pemkab senantiasa terus memantau perkembangan inflasi daerah serta terus berusaha melaksanakan upaya maupun langkah yang diarahkan oleh pemerintah pusat guna menekan angka inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kami terus berupaya melaksanakan apa yang menjadi arahan pemerintah pusat guna menekan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (FKR/MTQ—Tim Publikasi Diskominfo Indramayu)